Wabah flu burung dan pola pananganannya diseluruh dunia, khususnya di Indonesia ditengarai penuh nuansa politis dibelakangnya. Membandingkan dengan berbagai wabah penyakit hewan (zoonosis) sebelumnya yang tidak menghebohkan seluruh dunia, kali ini, flu burung menyita perhatian seluruh umat manusia, terutama karena banyaknya korban manusia yang berjatuhan.

Melihat gegap gempitanya isu flurung ini yang terkait dengan nasib dunia peternakan rakyat, khususnya para peternak unggas kecil yang dimiliki oleh peternak lokal, PUKESMAVETA melihat bahwa pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian yang memegang otoritas penanganan wabah flu burung belum transparan dalam menyampaikan laporan kepada publik. Bahwa hak publik untuk mendapat informasi yang akurat tentang dampak wabah, korban dan kepastian flu burung yang telah merenggut korban belum dijelaskan oleh pemerintah secara rinci, sehingga dapat melegakan dan menentramkan batin dan nurani rakyat.

Pada sisi lain, keberadaan KOMNAS PENGENDALI FLU BURUNG (FBPI) yang tidak jelas melakukan dan mengerjakan apa, telah menambah dan memperpanjang wabah flu burung sebagai obyek merengguk dana negara sehingga memperpanjang carut-marut dunia peternakan tanah air. Tidak efektifnya berbagai lembaga dan strategi pemerintah dalam menangani wabah flu burung seharusnya menjadikan pemerintah mengambil kebijakan baru yang berpihak kepada kepentingan domestik, kepentingan rakyat dan kepentingan peternak rakyat yang banyak mengantungkan hidupnya dari ternak peliharaannya.

Pemerintah tidak perlu mengedepankan kepentingan negara asing, apalagi perusahaan asing yang ingin mendominasi produksi peternakan tanah air. Kita pantas mewaspadai, adanya kepentingan asing yang sedang bertarung merebut pasar daging dan protein asal hewani serta berbagai produk farmasi yang menjual vaksin flu burung di tanah air. Setelah dunia peternakan, khususnya perunggasan tanah air ambruk karena wabah flu burung yang penuh nuansa politis, sekarang dunia peternakan secara menyeluruh pun menjerit karena kebijakan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM. Naiknya harga minyak fosil dunia, juga tidak berjalannya program energi alternatif pemerintah dari bahan nabati yang gencar digembar-gemborkan dua tahun silam telah menambah terpuruknya nasib rakyat.

Dipastikan dampak kenaikan BBM yang sampai detik ini belum ditetapkan pemerintah SBY-JK, akan menyebabkan banyaknya peternak rakyat gulung tikar. Himpitan karena wabah flu burung yang belum berakhir, kini diterjang oleh meningkatnya harga pakan ternak, harga vacsin dan obat-obatan. Alhasil, dunia peternakan tanah air setelah jatuh tertimpa tangga. Kenaikan BBM ini, yang dilogiskan untuk menyelamatkan APBN sungguh sangat menyakiti hati rakyat, karena dinilai pemerintah selama ini tidak menjelaskan kepada rakyat secara jelas berapa biaya-biaya dalam memproduksi minyak nasional, mengapa cadangan minyak tanah air tidak meningkat sejak Menteri ESDM Purnomo Yusgiatoro menjabat lebih 5 tahun. Selain itu juga, subsidi rakyat miskin dengan pola BLT (Bantuan Langsung Tunai) telah menambah daftar panjang, betapa tidak cerdas dan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang makin bertambah.

Menimbang hal-hal diatas, Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peternakan (PUKESMAVETA) meminta kepada pemerintah SBY-JK untuk memperhatikan aspirasi dan suara peternak tanah air. Karenanya PUKESMAVETA mendesak pemerintah agar segera :

1. Membubarkan KOMNAS PENGENDALI FLU BURUNG (FBPI) karena tidak efektif dalam menjalankan tugas dan wewenang mengendalikan wabah flu burung. Kami meminta agar pengendalian wabah flu burung dikembalikan kepada Depertemen Pertanian dimana wewenang Direktorat Produksi Peternakan diperluas dan diperbesar sebagai pusat kendali kesehatan hewan.
2. Mendesak pemerintah agar memproteksi peternakan rakyat dari berbagai usaha globalisasi dan ekspansi peternakan skala besar asing yang ingin mendominasi pasar tanah air.
3. Mendesak pemerintah segera menghentikan dan mencabut kebijakan menaikkan harga BBM, karena akan sangat menyengsarakan peternak lokal dan petani kecil.
4. Menghimbau kepada Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan karena lebih baik mengundurkan diri daripada ikut menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
5. Selain karena Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan dianggap telah gagal menghentikan wabah flu burung di tanah air.

Demikian, tuntutan dan himbauan moral PUKESMAVETA untuk menyuarakan aspirasi rakyat kecil dan masyarakat peternakan tanah air.

Jakarta, 29 Mei 2008

Direktur PUSAT PENGEMBANGAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PETERNAKAN (PUKESMAVETA)

Drh. Baihaqi Abdul Madjid

---

• Lowongan Dokter Hewan PT. Cheil Jedang Indonesia
• Lowongan S1 Peternakan / Dokter Hewan untuk PT. Agrofauna Kertosari
• Lowongan Dokter Hewan, Farm Supervisor PT. Elang Empat Lima
• Pengendalian Penyakit Strategis pada Sapi
• Pakan Istimewa untuk Hasil yang Nyata

• PUKESMAVETA Support Pendamping Petani Ternak Aceh
• PENGUMUMAN - Daftar Hadir Member
• Dokter Hewan ke Kalimantan? Suatu Semoga dari Masyarakat
• Dokter Kecil Award, Tanamkan Arti Kesehatan Sejak Dini
• Cow Comfort, Memang Penting?

• Sistem Kredit Pendidikan Berkelanjutan (SKPB) Dokter Hewan Indonesia
• Dicari, Mitra Kerjasama dalam Membangun Dunia Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peternakan
• Perpustakaan Balai Besar Penelitian Veteriner Online
• Pendataan Veteriner - Dokter Hewan, Data, dan Sistem Informasi Veteriner
• Matematika Veteriner, Dokter Hewan dan Matematika